Rencana Pajak Game Kekerasan di Meksiko Resmi Dibatalkan, Ini Penjelasannya

Pemerintah Meksiko dipastikan tidak jadi menerapkan pajak khusus untuk video game yang mengandung unsur kekerasan. Keputusan ini mengakhiri perdebatan panjang yang sempat mencuat sepanjang 2025, ketika wacana pajak tambahan terhadap game dengan konten kekerasan masuk ke dalam pembahasan anggaran nasional tahun 2026. Dengan pembatalan ini, gamer dan industri game di Meksiko bisa bernapas lega karena tidak ada kenaikan harga.

Awalnya, Kementerian Keuangan Meksiko mengusulkan pajak tambahan sebesar 8 persen untuk video game yang dikategorikan “kekerasan”. Pajak ini direncanakan berlaku di luar pajak pertambahan nilai (PPN) yang sudah ada. Pemerintah beralasan bahwa game dengan konten kekerasan berpotensi memberikan dampak negatif, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga dianggap layak diperlakukan seperti produk lain yang dikenai pajak khusus, seperti rokok.

Namun, dalam perjalanannya, rencana tersebut menuai banyak kritik. Salah satu masalah terbesar adalah sulitnya menentukan definisi “game kekerasan” secara objektif dan konsisten. Dunia video game memiliki genre yang sangat luas, mulai dari aksi, petualangan, hingga fantasi, yang sering kali menampilkan konflik atau pertarungan sebagai bagian dari cerita. Menentukan batas apakah sebuah game dianggap kekerasan atau tidak dinilai sangat rumit bahkan berisiko menimbulkan penafsiran yang beragam.

Selain itu, tantangan teknis juga menjadi pertimbangan penting. Model distribusi game saat ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga digital, termasuk layanan langganan dan cloud gaming. Dalam skema tersebut, satu layanan bisa memberikan akses ke ratusan game sekaligus, sehingga memisahkan mana konten yang harus dikenai pajak dan mana yang tidak menjadi hampir mustahil. Hal ini membuat penerapan pajak dinilai tidak realistis dari sisi pelaksanaan.

Tekanan dari industri game juga cukup besar. Banyak pelaku industri menilai pajak ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem game di Meksiko, terutama bagi studio kecil dan pengembang independen. Kenaikan harga game dikhawatirkan akan menurunkan minat beli konsumen, sekaligus membuat pasar Meksiko kurang menarik bagi investor dan publisher internasional. Akhirnya, pemerintah Meksiko memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut. Presiden Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki mekanisme yang cukup jelas untuk mengklasifikasikan game kekerasan secara adil dan akurat. Alih-alih menerapkan pajak, pemerintah memilih fokus pada pendekatan edukatif, seperti kampanye literasi digital dan promosi budaya damai, khususnya bagi anak dan remaja.

Dengan keputusan ini, tidak akan ada pajak tambahan untuk video game di Meksiko pada 2026. Bagi para gamer, artinya harga game tetap stabil. Sementara bagi industri, keputusan ini memberi kepastian regulasi dan ruang untuk terus berkembang tanpa beban kebijakan yang berpotensi membatasi.

Kasus ini juga menunjukkan betapa kompleksnya mengatur industri game, terutama ketika kebijakan publik harus berhadapan dengan perkembangan teknologi dan budaya digital yang sangat cepat.

Sumber